Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:
- Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- Pengembangan kewirausahan
- Peningkatan pasar produk UMKMK
- Reformasi regulasi UMKMK
Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.
Baca Juga: Apa itu KPR?
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.
Baca juga: Pengertian, Fungsi dan Tujuan Koperasi
Pencapaian Target KUR Tahun 2010-2014
Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, realisasi penyaluran KUR rata-rata melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Target yang ditetapkan sebesar Rp. 20 T per tahun atau total Rp. 100 T dalam kurun waktu 5 tahun tersalurkan Rp. 178,45 T. Namun demikian terdapat kelemahan dalam program Kredit Usaha Rakyat tersebut. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LK-BUN 2012 No.07/5/XV.2/04/2013 terdapat temuan bahwa penyaluran KUR dan pemberian subsidi IJP KUR kepada UMKMK belum dapat dinilai tepat sasaran. Hal ini diperkuat dengan temuan dari LIPI yang menyatakan bahwa program KUR memberi manfaat besar kepada perbankan dan perusahaan penjamin tetapi mengecilkan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan. Rekomendasi BPK atas temuan ini adalah dengan membangun aplikasi terintegrasi antara pemerintah, perusahaan penjamin kredit dan bank pelaksana yang antara lain digunakan untuk memantau ketepatan sasaran program. Sedangkan untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan program KUR, Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM.
Suku Bunga KUR
Suku bunga KUR untuk debitur adalah maksimal 12% efektif per tahun. Sebagai landasan hukum bagi penetapan suku bunga yang dibebankan pada debitur 9% pada tahun 2016, diterbitkan Permenko nomor 13 tahun 2015 pada tanggal 30 Desember 2015. Bunga tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong usaha mikro, kecil dan menengah.
Baca juga: Macam-Macam Bunga Kredit Kepemilikan Rumah
Demikian penjelas singkat tentang Apa itu KUR ? Semoga menambah wawasan pembaca. Silahkan berikan komentar dan bagikan artikel ini di jejaring sosial yang anda kelola.
Sumber:
http://kur.ekon.go.id/gambaran-umum-kur
http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan
